Isu Uang Transport Dewan, Sekwan Bursel: Semua Sudah Clear di BPK – KILASMALUKU.com
DAERAH

Isu Uang Transport Dewan, Sekwan Bursel: Semua Sudah Clear di BPK

Ilustrasi

KILASMALUKU.com– Sekertaris Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, Hadi Longa menyikapi tudingan penyalahgunaan biaya transportasi untuk lima Anggota DPRD asal Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
Longa menegaskan, tidak ada masalah dengan mobil dinas milik lima anggota dewan Bursel serta pemberian uang transport sesuai PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Semua sudah clear di BPK. Mobil-mobil itu (milik 5 anggota DPRD)  sudah diserahkan sejak PP 18 Tahun 2017 diberlakukan. Memang ada kesalahan saat pelaporan ke BPK, tapi sudah diselesaikan,” ungkap Longa kepada KILASMALUKU.com Jumat (23/8).

Pernyataan Sekwan tersebut menjawab tundingan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) soal lima Anggota DPRD Bursel yang belum menyerahkan mobil dinas dan masih menerima uang transportasi sekitar Rp1 Miliar.

Longa memastikan, 17 mobil dinas milik anggota DPRD Bursel sudah diserahkan, termasuk lima mobil yang dipersoalkan tersebut. Penyerahan dilakukan dengan bukti laporan tertulis dan dokumentasi lengkap. Sementara mobilnya sudah dititipkan ke sekretariat DPRD Bursel sebagai pemegang aset.

“Semua sudah ditunjukan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak ada masalah,  sudah clear,” tegas Longa.

Menurutnya yang dipersoalkan LIRA adalah hasil laporan keuangan BPK tahun 2018. Dalam laporan itu BPK menemukan  mobil dinas milik lima anggota DPRD Bursel yang belum dikembalikan. Padahal mereka sudah menerima uang transportasi sekitar Rp1 miliar .

“Saya tegaskan lagi, masalahnya hanya salah memasukan laporan pertanggungjawaban. Soal mobil-mobil itu lengkap dan telah diserahkan sejak  2017 sekaligus dengan berita acara. Memang mobilnya dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di bengkel. Karena terlambat menujukan fisiknya BPK langsung menyebut itu sebagai temuan,” ungkap Longa.

Setelah ada batas waktu melakukan klarifikasi, semua mobil-mobil itu ditunjukan dan laporannya diterima sudah diterima BPK.

Sementara itu, Ismail Loilatu, salah satu Anggota DPRD yang disebut belum mengembalikan mobil dinas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya Mobil dinas yang dipakainya sudah diserahkan sejak 2017

“Saya juga tau aturan. Mobil dinas yang saya pakai malah tidak lagi digunakan sejak 2016 karena rusak. Kemudian saya langsung mengembalikannya sebelum PP No. 18 Tahun 2017 diberlakukan,” jelasnya. (Redaksi_KM01)

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

To Top