Warga Tolak Oknum TNI/Polri Terlibat Politik Praktis di Tulehu – KILASMALUKU.com
DAERAH

Warga Tolak Oknum TNI/Polri Terlibat Politik Praktis di Tulehu

KILASMALUKU.com Gelombang protes atas keterlibatan oknum TNI aktif dan Polri dalam politik praktis di Desa Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah terus disuarakan. Warga menolak penetapan dua anggota TNI/Polri dalam pergantian antar waktu anggota BPD/Saniri.

Keduannya adalah Peltu Zulkifly Tuasalamony yang merupakan anggota TNI aktif di Koramil 1504 Salahutu, serta IPTU Samardin Hunusalela angota Brimob Polda Maluku. Mereka diangkat oleh Bupati Maluku Tengah untuk menduduki posisi Saniri, berdasarkan SK Bupati No.147-512 tertanggal 12 Juli 2019.

SK Bupati Malteng yang menyertakan nama Peltu Zulkifly Tuasalamony dan IPTU Samardin Hunusalela

Menyikapi hal tersebut akademisi asal Universitas Pattimura (Unpatti), Said Lestaluhu mengatakan, keputusan itu merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Harusnya yang bersangkutan tetap dalam tugas dan tanggungjawab mereka sebagai alat pertahanan negara dan penjaga keamanan.

“BPD atau saniri adalah institusi politik pada level desa yang bertugas melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kepala desa. Itu artinya, jika keduannya terlibat dalam BPD berarti telah ikut dalam politik praktis,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (4/2).

Keberadaan mereka, lanjut Lestaluhu, dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi pemerintahan Negeri Tulehu kedepan. Apalagi, dari informasi yang disampaikan masyarakat, mereka sering menggunakan cara-cara intimidasi terhadap warga yang akan menyampaikan aspirasinya.

Pasca pengukuhan Raja Adat Negeri Tulehu, tambahnya, kondisi pemerintahan disana kurang stabil. Jika kedua oknum TNI/Polri ini tetap dipaksakan masuk dalam kepengurusan Saniri/BPD maka akan secara langsung memberikan dampak kurang baik kepada kedua institusi yang masih melekat pada mereka.

“Apapun kondisinya, masyarakat tetap menganggap mereka sebagai anggota TNI/Polri, sehingga jika terjadi gesekan antar pemerintah negeri adat dengan warga, maka akan mencoreng citra insntansi mereka. Itu yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Dijelaskan, dalam pasal 29 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, parjurit dilarang dalam kegiatan politik praktis, kemudian pasal 47 ayat (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Demikian juga dengan keterlibatan IPTU Samardin H. Posisinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diamana pasal 28 ayat (1) menegaskan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kemudian, Ayat (3), Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Karena itu, Gubernur Maluku selaku wakil pemerintah pusat di Daerah perlu mengingatkan Bupati Maluku Tengah agar tidak memanfaatkan oknum anggota TNI/Polri guna melakukan kegiatan politik praktis di Negeri Tulehu,” harap Lestaluhu.

Selanjutnya, tambahnya, Kepada Pangdam XVI Pattimura untuk segera mencopot/memberikan sanksi terhadap Anggota TNI Aktif : Peltu Zulkifly Tuasalamony sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Serta Kepada Kapolda Maluku Untuk segera mencopot/memberikan sanksi terhadap Anggota Polri Aktif : IPTU Samardin Hunusalela (Brimob Polda Maluku) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Redaksi_KM01)

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

To Top